Salah satu pertanyaan yang sering muncul ketika istri yang mengajukan gugatan cerai adalah bagaimana nasib harta bersama yang telah dikumpulkan selama pernikahan. Apakah istri tetap berhak mendapatkan bagiannya, ataukah hak tersebut gugur karena dialah yang mengajukan perpisahan?
Harta Gono-Gini Tidak Dikenal Secara Eksplisit dalam Fikih Klasik
Konsep harta gono-gini (harta bersama) sebenarnya adalah istilah yang berasal dari hukum adat dan hukum positif Indonesia, bukan istilah yang secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Dalam fikih klasik, harta pada dasarnya dipandang sebagai milik pribadi masing-masing pihak (istri atau suami) sesuai dengan siapa yang memperolehnya atau atas nama siapa harta tersebut terdaftar, kecuali ada kesepakatan atau bukti lain yang menunjukkan kepemilikan bersama.
Pengaturan dalam Hukum Positif Indonesia
Di Indonesia, konsep harta bersama diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian:
“Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”
Pasal 1 huruf f, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Lebih lanjut, Pasal 97 KHI menegaskan prinsip pembagian harta bersama:
“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”
Siapa yang Mengajukan Cerai Tidak Memengaruhi Hak atas Harta Bersama
Prinsip penting yang perlu dipahami adalah bahwa pembagian harta bersama bersifat independen dari pihak mana yang mengajukan gugatan perceraian. Baik perceraian terjadi karena talak dari suami, khulu’ yang diajukan istri, maupun cerai gugat melalui jalur fasakh, pembagian harta bersama tetap mengikuti prinsip pembagian yang adil (umumnya dibagi rata, kecuali ada perjanjian pranikah yang mengatur lain), karena harta bersama dipandang sebagai hasil kerja sama dan kontribusi kedua belah pihak selama pernikahan berlangsung, baik secara materiil maupun non-materiil (seperti mengurus rumah tangga).
Perbedaan dengan Tebusan dalam Khulu’
Perlu dibedakan antara harta bersama (gono-gini) dengan tebusan (iwadh) dalam khulu’. Tebusan dalam khulu’ biasanya berupa pengembalian mahar yang pernah diterima istri saat akad nikah, sebagai bentuk kompensasi khusus kepada suami karena istri yang menginisiasi perpisahan tanpa adanya kesalahan dari pihak suami. Tebusan ini terpisah dari harta bersama yang dikumpulkan selama pernikahan, dan tidak mengurangi hak istri atas bagiannya dalam harta bersama tersebut.
Harta Bawaan Tetap Menjadi Milik Pribadi
Selain harta bersama, terdapat pula harta bawaan, yaitu harta yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah, atau harta yang diperoleh selama pernikahan melalui hibah, waris, atau hadiah yang ditujukan khusus kepada salah satu pihak. Harta bawaan ini tetap menjadi hak milik pribadi masing-masing dan tidak termasuk dalam pembagian harta bersama saat perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KHI.
Tanya Jawab Seputar Harta Gono-Gini dan Gugat Cerai
Apakah istri yang mengajukan khulu’ kehilangan haknya atas harta bersama karena harus membayar tebusan?
Tidak. Tebusan dalam khulu’ (biasanya berupa pengembalian mahar) adalah hal yang terpisah dari harta bersama. Istri tetap berhak atas bagiannya dalam harta bersama, terlepas dari kewajiban mengembalikan mahar sebagai syarat khulu’.
Bagaimana jika harta tersebut terdaftar atas nama suami saja, apakah istri tetap berhak?
Ya. Sesuai definisi dalam KHI, harta bersama tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, selama harta itu diperoleh selama masa pernikahan berlangsung. Istri tetap berhak atas bagiannya meski sertifikat atau dokumen kepemilikan hanya mencantumkan nama suami.
Apakah harta warisan yang diterima istri selama menikah termasuk harta bersama?
Tidak. Harta warisan, hibah, atau hadiah yang diterima secara pribadi oleh salah satu pihak selama pernikahan termasuk harta bawaan/pribadi, bukan harta bersama, sehingga sepenuhnya menjadi hak milik pihak yang menerimanya dan tidak dibagi saat perceraian.
Kesimpulan
Siapa pun pihak yang mengajukan gugatan cerai, baik suami maupun istri melalui khulu’ atau fasakh, tidak memengaruhi hak atas pembagian harta bersama (gono-gini), yang pada prinsipnya dibagi rata antara kedua belah pihak sesuai Pasal 97 KHI. Tebusan dalam khulu’ bersifat terpisah dan tidak mengurangi hak istri atas harta bersama, sementara harta bawaan atau warisan pribadi tetap menjadi milik masing-masing pihak. Memahami perbedaan ini penting agar proses perceraian berjalan adil sesuai syariat maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.
