Ketika suami tidak memberi nafkah, pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah hukumnya sama saja baik itu terjadi selama satu bulan atau sudah berlangsung bertahun-tahun? Ternyata, dalam pandangan fiqih, durasi ketidakmampuan atau keengganan suami memberi nafkah memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda, mulai dari status utang hingga hak istri untuk mengajukan perpisahan.
Dasar Kewajiban Nafkah yang Tidak Gugur oleh Waktu
Sebelum membahas durasi, perlu dipahami bahwa kewajiban nafkah adalah kewajiban yang terus berjalan (mustamirrah) sejak akad nikah sah dan tidak pernah gugur dengan sendirinya hanya karena berlalunya waktu. Allah Ta’ala berfirman:
“…dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut (ma’ruf). Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya…” (QS. Al-Baqarah: 233)
Fase Pertama: Dalam Hitungan Hari hingga Satu Bulan
Pada fase awal, ketika suami belum memberi nafkah selama beberapa hari hingga sekitar satu bulan, mayoritas ulama memandang hal ini sebagai situasi yang masih dapat dimaklumi apabila terdapat alasan yang jelas, seperti keterlambatan gaji atau kendala sementara. Dalam kondisi ini:
- Nafkah yang belum dibayarkan menjadi utang (dayn) yang wajib dilunasi suami begitu ia mampu, berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama bahwa nafkah yang telah jatuh tempo namun belum ditunaikan berubah status menjadi utang yang mengikat.
- Istri berhak mengambil secukupnya dari harta suami tanpa izin, sebagaimana diizinkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Hindun binti Utbah yang mengeluhkan suaminya, Abu Sufyan, yang pelit memberi nafkah:
“Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu secara ma’ruf (layak).” (HR. Bukhari no. 5364, Muslim no. 1714)
Fase Kedua: Berlangsung Beberapa Bulan
Ketika ketidakmampuan atau keengganan memberi nafkah berlangsung lebih lama, hukumnya mulai bercabang tergantung pada sebabnya:
- Jika karena kesengajaan dan kemampuan finansial ada, maka suami telah berbuat dosa sejak awal keengganannya, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud no. 1692, dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani)
- Jika karena ketidakmampuan nyata (sakit berat, kehilangan pekerjaan, musibah), ia tidak berdosa, namun kewajiban nafkah tetap terakumulasi sebagai utang yang harus dilunasi ketika kondisinya membaik.
- Istri mulai memiliki alasan kuat untuk menuntut hak melalui jalur hukum (di Indonesia, melalui Pengadilan Agama), terutama jika kondisi ini telah berlangsung tiga bulan berturut-turut, yang dalam praktik peradilan agama di Indonesia sering dijadikan rujukan awal sebagai dasar gugatan cerai akibat ketidakharmonisan rumah tangga.
Fase Ketiga: Berlangsung Bertahun-tahun
Apabila ketidakmampuan atau keengganan memberi nafkah telah berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan perbaikan, para ulama dari berbagai mazhab memberikan pandangan yang berbeda mengenai hak istri untuk mengajukan fasakh (pembatalan nikah oleh hakim):
- Mazhab Maliki berpendapat istri berhak mengajukan fasakh segera setelah diketahui suami benar-benar tidak mampu memberi nafkah, tanpa harus menunggu waktu yang sangat lama, karena mudharat yang terus berlanjut bagi istri dan anak-anaknya.
- Mazhab Hanafi cenderung tidak membolehkan fasakh akibat ketidakmampuan finansial semata, karena nafkah yang tertunda dipandang murni sebagai utang yang akan dilunasi di kemudian hari, bukan sebab yang membatalkan ikatan nikah.
- Mazhab Syafi’i dan Hanbali umumnya memberikan tenggang waktu tertentu (sering disebutkan sekitar tiga hari hingga beberapa waktu untuk dipertimbangkan hakim) sebelum istri diberi hak mengajukan fasakh, dengan pertimbangan kemaslahatan dan kondisi masing-masing pihak.
Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketidakharmonisan akibat penelantaran nafkah yang berkepanjangan (umumnya di atas beberapa bulan hingga bertahun-tahun) menjadi salah satu alasan sah bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama, sejalan dengan semangat fiqih yang melindungi istri dari mudharat berkepanjangan.
Status Utang Nafkah yang Tertunggak
Satu hal penting yang perlu dipahami: berapa pun lamanya nafkah tertunda, baik satu bulan maupun bertahun-tahun, seluruh nafkah yang belum ditunaikan tetap menjadi utang yang wajib dibayarkan suami. Menurut mazhab Syafi’i, utang nafkah ini tidak gugur meskipun pasangan telah bercerai atau bahkan jika suami meninggal dunia — ia tetap menjadi kewajiban yang harus ditunaikan dari harta peninggalannya.
Tanya Jawab Seputar Durasi Tidak Memberi Nafkah
Apakah ada batas waktu pasti dalam syariat sebelum istri boleh menggugat cerai?
Syariat tidak menetapkan angka pasti secara seragam, karena para ulama berbeda pendapat tergantung mazhab dan pertimbangan kondisi masing-masing kasus. Dalam praktiknya di Indonesia, hukum positif menetapkan rujukan tiga bulan berturut-turut sebagai salah satu alasan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, meski keputusan akhir tetap berada di tangan hakim berdasarkan bukti dan kondisi yang diajukan.
Apakah nafkah yang tertunggak bertahun-tahun bisa dianggap hangus jika tidak pernah ditagih?
Tidak. Selama istri tidak secara eksplisit merelakan (menghalalkan) hak nafkahnya, utang tersebut tetap menjadi tanggungan suami, berapa pun lamanya waktu berlalu. Oleh karena itu, dianjurkan bagi suami untuk sesegera mungkin melunasi kewajiban ini begitu memiliki kemampuan, agar tidak menjadi beban yang terus menumpuk.
Bagaimana jika suami tidak mampu bukan karena kemalasan, melainkan sakit kronis bertahun-tahun?
Dalam kondisi ini, suami tidak berdosa karena ketidakmampuannya murni di luar kehendaknya. Namun demikian, istri tetap berhak mempertimbangkan opsi fasakh jika kondisi tersebut membawa mudharat berkepanjangan bagi dirinya dan anak-anaknya, karena pernikahan pada dasarnya dibangun di atas prinsip kemaslahatan bersama, bukan semata-mata menanggung kesulitan tanpa batas.
Kesimpulan
Hukum suami yang tidak memberi nafkah berkembang seiring durasinya: pada fase awal (hitungan hari hingga sebulan), persoalan ini masih dapat dimaklumi dan nafkah menjadi utang; pada fase pertengahan (beberapa bulan), muncul potensi dosa jika disengaja serta dasar bagi istri untuk menempuh jalur hukum; dan pada fase lanjut (bertahun-tahun), hak istri untuk mengajukan fasakh semakin kuat menurut sebagian besar mazhab, meski tetap ada perbedaan pendapat ulama mengenai batasannya secara pasti. Yang tidak pernah berubah adalah status nafkah yang tertunggak sebagai utang yang wajib dilunasi suami, berapa pun lamanya waktu yang telah berlalu.
