Sebagian orang beranggapan bahwa seluruh gaji suami secara otomatis menjadi milik bersama dan harus dibagi rata dengan istri, layaknya konsep harta gono-gini yang berlaku setelah perceraian. Benarkah demikian pandangan Islam mengenai hal ini, ataukah terdapat prinsip yang berbeda?
Yang Wajib: Nafkah Ma’ruf, Bukan Pembagian Rata
Allah Ta’ala menetapkan kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istrinya dengan kaidah yang jelas:
“…dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut (ma’ruf). Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya…” (QS. Al-Baqarah: 233)
Ayat ini secara eksplisit menggunakan standar “ma’ruf” (sesuai kepatutan dan kewajaran) dan “kadar kesanggupan”, bukan persentase pembagian tertentu seperti separuh atau sepertiga dari penghasilan. Dengan demikian, kewajiban suami adalah mencukupi kebutuhan istri secara layak sesuai kemampuannya, bukan membagi gajinya secara matematis rata dengan istri.
Perbedaan dengan Konsep Harta Bersama (Community Property)
Penting dipahami bahwa Islam tidak menganut konsep harta bersama (community property) sebagaimana berlaku dalam sejumlah sistem hukum modern, di mana seluruh penghasilan yang diperoleh selama pernikahan otomatis menjadi milik bersama pasangan. Dalam fiqih Islam, harta suami dan istri pada dasarnya tetap terpisah:
- Harta suami tetap menjadi miliknya, dengan kewajiban mengalokasikan sebagian untuk nafkah istri dan anak sesuai kemampuan dan standar kepatutan.
- Sisa harta setelah nafkah ditunaikan tetap menjadi hak milik penuh suami, yang dapat ia gunakan, simpan, atau alokasikan sesuai kewenangannya sendiri, selama tidak melanggar kewajiban lain yang menjadi tanggungannya.
- Harta istri (baik dari mahar, warisan, hasil kerja sendiri, maupun pemberian) sepenuhnya menjadi hak miliknya pribadi, terlepas dari kontribusi suami dalam pernikahan tersebut.
Cakupan Nafkah yang Wajib Ditunaikan
Meski tidak diwajibkan dalam bentuk pembagian rata, nafkah yang wajib ditunaikan suami tetap mencakup kebutuhan yang cukup luas, sebagaimana dijelaskan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits tentang hak istri:
“Engkau beri dia makan jika engkau makan, engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian…” (HR. Ahmad, Abu Dawud)
Standar ini menunjukkan bahwa istri berhak mendapatkan kualitas hidup yang setara dengan suaminya, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan minimal, mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lain yang layak sesuai kemampuan dan standar hidup suami.
Mengapa Islam Tidak Mewajibkan Pembagian Rata?
- Menghindari kerumitan dan perselisihan yang dapat timbul dari penghitungan persentase yang kaku, yang justru berpotensi menimbulkan konflik baru dalam rumah tangga.
- Fleksibilitas sesuai kondisi masing-masing keluarga — kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda, sehingga standar “ma’ruf” memungkinkan penyesuaian yang lebih adil dibandingkan angka persentase yang seragam untuk semua kondisi.
- Tetap mewajibkan kecukupan, bukan sekadar separuh yang belum tentu cukup atau justru berlebihan — standar ma’ruf memastikan istri benar-benar tercukupi kebutuhannya, terlepas dari berapa pun besaran persentase yang mungkin dihasilkan dari penghitungan pembagian rata.
Memberi Lebih dari Kewajiban: Bentuk Kebaikan, Bukan Keharusan
Meski tidak diwajibkan, seorang suami yang memberikan lebih dari sekadar nafkah wajib kepada istrinya — misalnya menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan bersama, memberikan uang saku pribadi, atau berbagi secara lebih merata — termasuk bentuk kebaikan (ihsan) yang sangat dianjurkan dan mencerminkan akhlak mulia dalam rumah tangga, sejalan dengan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:
“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya (istrinya)…” (HR. Tirmidzi no. 3895, dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani)
Tanya Jawab Seputar Pembagian Gaji Suami
Apakah istri berdosa jika menuntut pembagian gaji secara rata?
Tidak berdosa untuk menyampaikan harapan atau keinginan tersebut sebagai bagian dari komunikasi dan kesepakatan dalam rumah tangga. Namun, perlu dipahami bahwa hal tersebut bukan kewajiban syar’i yang mengikat suami, melainkan murni kesepakatan yang dapat dibangun bersama berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.
Bagaimana jika suami hanya memberi nafkah minimal meski penghasilannya besar?
Jika nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan standar ma’ruf (kepatutan) dan kemampuan suami yang sebenarnya, istri berhak menuntut haknya, karena standar nafkah harus proporsional dengan kemampuan dan taraf hidup suami, bukan sekadar memenuhi batas minimal yang jauh dari kelayakan.
Apakah pasangan boleh membuat kesepakatan sendiri mengenai pembagian penghasilan?
Tentu boleh, bahkan sangat dianjurkan. Pasangan dapat menyepakati sistem pengelolaan keuangan yang paling sesuai dengan kondisi mereka, baik berupa pembagian rata, sistem tabungan bersama, atau pola lainnya, selama kesepakatan tersebut dilandasi kerelaan dan tidak mengurangi hak nafkah wajib yang menjadi tanggung jawab suami.
Kesimpulan
Islam tidak mewajibkan suami untuk membagi gajinya secara rata dengan istri, melainkan mewajibkan pemenuhan nafkah secara ma’ruf (layak dan patut) sesuai kemampuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233. Konsep harta bersama tidak dikenal dalam fiqih Islam, karena harta suami dan istri pada dasarnya tetap terpisah, dengan kewajiban suami hanya mengalokasikan nafkah yang cukup, bukan separuh atau persentase tertentu dari penghasilannya. Meski demikian, memberikan lebih dari sekadar kewajiban minimal tetap merupakan bentuk kebaikan yang sangat dianjurkan dalam membangun keharmonisan rumah tangga.
